60 Pengurus KDKMP Bogor Dibekali Akuntansi, Siap Tingkatkan Daya Saing Koperasi
"Diklat Akuntansi KDKMP Bogor membekali 60 pengurus koperasi untuk meningkatkan transparansi dan daya saing ekonomi desa."
Penulis: Rizka Nur Aisyah | Foto: Bagyo SP | Editor: Seila Cun
UMKMPONDOKPETIR.ID- Sebanyak 60 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Bogor mengikuti Diklat Akuntansi yang diselenggarakan pada 12-13 November 2025 di New Ayuda Cipayung.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dalam aspek akuntansi dan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel, sejalan dengan visi penguatan koperasi di tingkat nasional.
Inisiatif pelatihan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari program Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi dan UKM (DISKOPUKM) dalam memperkuat ekosistem koperasi.
Fokus utama pelatihan mencakup pengetahuan kelembagaan, manajerial dan digitalisasi, yang menjadi pilar penting bagi koperasi untuk menjadi lebih tangguh dan berdaya saing di era modern.
Keberhasilan program KDKMP di Kabupaten Bogor ini menambah daftar panjang pelaksanaan kegiatan serupa di berbagai daerah lain di Indonesia.
Hal ini menegaskan bahwa program KDKMP adalah inisiatif nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.
Program KDKMP, yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia untuk mendukung swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.
Di berbagai wilayah, pelatihan serupa telah digelar sepanjang November 2025, seperti di Jember yang menutup bimtek akuntansi dasar bagi KDKMP pada 6 November, serta di Nusa Tenggara Barat dengan diklat peningkatan kompetensi untuk 243 pendamping koperasi di Mataram pada 3 November.
Di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pelatihan kapasitas pengurus berlangsung tiga hari mulai awal November di tiga lokasi berbeda, sementara di Bangka Belitung, Pemprov fokus pada pelatihan praktis untuk memperkuat KDKMP sebagai motor ekonomi desa.
Manfaat program ini terlihat dari potensinya menyerap jutaan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sebagaimana diungkapkan Menteri Koperasi yang menekankan peran KDKMP dalam membuka lapangan kerja hingga 1 juta orang.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong transparansi dalam pengelolaan KDKMP untuk meminimalkan risiko korupsi, terutama dalam pendanaan dan operasional.
Di Jawa Tengah, program ini terintegrasi dengan pencairan Dana Desa tahap II, di mana pembentukan KDKMP menjadi syarat utama untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.
Dampak jangka panjang KDKMP diharapkan menciptakan lompatan masif dalam ekonomi kerakyatan, meski tantangan keberlanjutan tetap menjadi ujian utama, seperti yang dianalisis oleh pakar keuangan syariah.
Di Sumenep, Jawa Timur, KDKMP bahkan dijadikan proyek percontohan nasional dengan peresmian pada 17 Oktober 2025, menunjukkan bagaimana inisiatif lokal dapat berkontribusi pada target nasional.
Dengan dukungan 16 kementerian, program ini tidak hanya memperkuat gotong royong, tetapi juga mendorong digitalisasi koperasi untuk efisiensi dan inklusivitas.
Bersatu Kita Kuat, Bersama Kita Hebat
Tags: #UMKMPondokPetir #UMKMKelurahanPondokPetir #Kampung1000UMKM #UMKMDepok #UMKMKotaDepok #UMKMBojongsari #UMKMBosama #UMKMJawaBarat #UMKMJabar


Harap berkomantar sesuai topik artikel, komentar berupa Spam akan dimoderasi. Terima kasih